Rabu, 04 Juni 2008
Said Abdullah: Segera Bubarkan FPI!
Aksi kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) 1 Juni lalu, mendapat kecaman keras berbagai pihak. Salah satunya dari M.H. Said Abdullah, anggota DPR RI dari Partai PDI Perjuangan.
Saat ditemui Hot News, Said menegaskan, sejak setahun lalu pihak kepolisian sudah diinstruksikan segera membubarkan FPI. "Kejadian ini harusnya dijadikan acuan bagi pihak kepolisian, agar segara membubarkan FPI dan menangkap pelaku kekerasan," tegas pria yang menjabat Wakil Bendahara bidang Inventarisasi dan Kekayaan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.
Menurutnya, aksi kekerasan yang dilakukan FPI di Silang Monas itu sudah terbukti tidak sesuai Undang–Undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam hal ini, FPI telah bertindak anarkis, sehingga pemerintahan dapat membekukan pengurus atau pengurus pusat organisasi kemasyarakatan apabila organisasi itu melakukan kegiatan yang menganggu keamanan dan ketertiban umum. “Itu aturan yang tertuang dalam UU tentang Ormas, dan saya rasa sudah menjadi acuan bagi pihak kepolisian untuk segera membubarkan FPI,” tandasnya.
Saat dimintai komentar adanya berita tentang pemerintah yang mengkaji ulang masalah FPI, Said menegaskan, bila kinerja pemerintahan di daerah masih abu-abu (tidak jelas). Seharusnya, pemerintah bisa mengambil langkah tegas dan tidak ada lagi pengkajian ulang tentang masalah kekerasan yang di lakukan oleh FPI. (tyo)
Said Abdullah: Segera Bubarkan FPI!
Aksi kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) 1 Juni lalu, mendapat kecaman keras berbagai pihak. Salah satunya dari M.H. Said Abdullah, anggota DPR RI dari Partai PDI Perjuangan.
Saat ditemui Hot News, Said menegaskan, sejak setahun lalu pihak kepolisian sudah diinstruksikan segera membubarkan FPI. "Kejadian ini harusnya dijadikan acuan bagi pihak kepolisian, agar segara membubarkan FPI dan menangkap pelaku kekerasan," tegas pria yang menjabat Wakil Bendahara bidang Inventarisasi dan Kekayaan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.
Menurutnya, aksi kekerasan yang dilakukan FPI di Silang Monas itu sudah terbukti tidak sesuai Undang–Undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam hal ini, FPI telah bertindak anarkis, sehingga pemerintahan dapat membekukan pengurus atau pengurus pusat organisasi kemasyarakatan apabila organisasi itu melakukan kegiatan yang menganggu keamanan dan ketertiban umum. “Itu aturan yang tertuang dalam UU tentang Ormas, dan saya rasa sudah menjadi acuan bagi pihak kepolisian untuk segera membubarkan FPI,” tandasnya.
Saat dimintai komentar adanya berita tentang pemerintah yang mengkaji ulang masalah FPI, Said menegaskan, bila kinerja pemerintahan di daerah masih abu-abu (tidak jelas). Seharusnya, pemerintah bisa mengambil langkah tegas dan tidak ada lagi pengkajian ulang tentang masalah kekerasan yang di lakukan oleh FPI. (tyo)
0 komentar:
Posting Komentar